Minggu, 31 Mei 2009

LEBIH SEPARUH PERJALANAN MENUJU MDGs

Hampir Sembilan tahun MDGs (Millenium Development Goals) telah diadopsi oleh Indonesia sebagai bagian dari 189 negara di sepuluh wilayah. Beberapa sat sebelumnya, kita sempat bernafas sedikit lega karena terjadi perkembangan yang kondusif dalam pembangnunan kita. Namun akhir-akhir ini kemunduran ekonomi global cukup mempengaruhi pencapaian tujuan di 2015. Implikasi dari kemunduran ekonomi akan mengurangi penghasilan kaum miskin; krisis pangan akan meningkatkan jumlah orang kelaparan di dunia dan mendorong jutaan manusia lainnya ke jurang kemiskinan; perubahan iklim akan berdampak negatif kepada rakyat miskin. Sebuah penelitian (UNDP, Juni 2007) yang didukung Kementerian Keuangan RI, menemukan kondisi kekurangan pendanaan yang dibutuhkan untuk pengamanan pangan, pendidikan, kesehatan dan keamanan fisik rakyat bangsa ini sama, dengan 2.5 persen penghasilan kotor nasional. Temuan tersebut, bila tidak ada perubahan berarti jumlahnya (akan) berkisar 60-70 juta Dollar AS sepanjang 2006-2015, atau 100 persen utang luar negeri pemerintah. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan mengecilkan upaya kita untuk mencapai MDGs, namun sebaliknya kita harus memikirkan strategi terfokus kepada MDGs.

Sekedar mengingatkan saja bahwa pada tahun 2000 ada 189 negara anggota PBB berkomitmen pada delapan tujuan, yakni : (1) pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (7) menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta (8)mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

SAATNYA INTROSPEKSI

Ketika saya membaca "Laporan MDGs 2008 : Mari Kita Suarakan MDGs", banyak fakta dan data yang menarik untuk dicermati. Namun yang paling menarik bagi saya adalah hal berikut :

  1. Anggaran Belanja Negara untuk kesehatan hanya 5%. Anggaran kesehatan kabupaten berkisar 4-11% anggaran daerah. Sekitar 80% anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji pekerja medis (Padalah WHO merekomendasikan bahwa proporsi gaji seharusnya hanya 15%).
  2. Sebuah survey menemukan bahwa tingkat kehadiran staf puskesmas mencapai 40%. Seringkali karena mereka sedang berada di tempat praktek pribadi.
  3. Pemerintah telah mendidik banyak bidan, dan menempatkan pada seluruh penjuru Indonesia. Namun pemda setempat tidak menganggap hal tersebut prioritas sehingga begitu kontrak dengan Depkes berakhir maka para bidan tersebut tidak dipekerjakan lagi.
  4. Masalah kurangnya kualitas professional bidan, karena :
    1. Kurang mendapat cukup materi / bekal ilmu
    2. Kekurangan peralatan dalam pelaksanaan praktik
    3. Kurangnya pengalaman karena hanya berada dalam komunitas-komunitas kecil

Hal diatas cukup membuat miris saya, yang selama ini berada di preservice area. Ada perasaan "tak berartinya" terhadap apa yang selama ini telah kami kerjakan. Namun disisi lain, memang harus kita akui bahwa sangat banyak kekurangan yang mendesak untuk segera kami benahi.

  1. Masalah pendidikan bidan yang berefek langsung pada kualitas bidan adalah :
    1. Kurikulum pendidikan bidan D.III yang dipakai saat ini masih kurikulum tahun 2002. Padahal, perkembangan kebutuhan masyarakat jauh lebih pesat dari apa yang diminta kurikulum.
    2. MK asuhan di kebidanan saat ini terdiri atas Asuhan Kebidanan I sampai VI yang merupakan alir dari perjalanan woman's lyfe cycle disampaikan secara terpisah pisah sehingga dalam penanganan kadang menjadi tidak tuntas atau malah overlapping. Karenanya perlu beberapa penyederhanaan.
    3. Kurangnya masukan user terhadap kebutuhan di dunia pendidikan sehingga kadang terjadi unmetneed atau malah unused subjek.
    4. Menjamurnya pendidikan bidan (baik akademi maupun STIKES). Hal ini berimpliasi pada :
  • Banyaknya tenaga praktisi di puskesmas dan rumah sakit yang "nyambi" jadi dosen, namun tidak semuanya belum cukup layak dalam peran fungsi tersebut
  • Kurangnya profesionalitas para dosen di sekolah pendidikan bidan
  • Kelayakan alat, sarana-prasarana (termasuk media pembelajaran, alat praktikum dan skills laboratorium
  • Persaingan tidak sehat antar institusi penyelenggara pendidikan di wilayah dengan tempat praktik terbatas
  • Tuntutan target/capaian kasus menjadi tidak rasional (karena rasio pasien dan mahasiswa tidak seimbang).
  1. Penempatan tidak merata

    Pengangkatan dan penempatan tenaga bidan didasarkan hasil analisis kebutuhan di daerah masing-masing. Analisis dilakukan dengan menggunakan panduan Depkes. Namun,masalah ketenagaan bukan hanya terletak pada kurangnya jumlah, tapi yang lebih menonjol adalah sebaran yang tidak merata.

  2. Kurangnya dukungan terhadap perkembangan profesi bidan.
    1. Di banyak wacana dikatakan bahwa bidan dijadikan ujung tombak layanan kesehatan (bukan hanya kesehatan reproduksi, tapi juga keadaan kegawatdaruratan dan kesehatan umum di masyarakat) terutama di rural area. Namun, perhatian tentang hal kualitas maupun kemandirian sesuai kewenangan tidak ditunjukkan secara serius.
    2. Profesi bidan saat ini nampak sangat diminati karena semakin menjamurnya sekolah kebidanan yang didirikan dan semakin banyak lulusan yang dihasilkan. Namun ini malah merupakan pintu masalah kurangnya kualitas dan profesionalisme bidan. Pemerintah membuka pintu yang luas terhadap para "pemegang modal" untuk dapat mendirikan sekolah, kemudian para sekolah ini menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya agar modal kembali dan keuntungan berlipat-lipat. Hasilnya adalah lulusan yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugas profesinya.
  3. Organisasi profesi (Ikatan Bidan Indonesia) terkesan tidak cepat tanggap dalam menangani permasalahan yang meresahkan anggotanya. Sebagai contoh adalah masalah pendidikan berkelanjutan yang matang dan komprehensif. Pendidikan bidan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Saat ini bahkan sudah ada jenjang pendidikan StrataI dan Strata II. Namun, masih belum jelas apa perbedaan peran, fungsi, wewenang dan tanggungjawab dimasing-masing level pendidikan bidan tersebut. Selain itu, kejumudan dalam pola fikir sejawat bidan kadang membuat profesi tidak bisa berkembang leluasa.Misalnya adalah ketika ada bidan yang memilih untuk menekuni atau mendalami kesehatan di masyarakat (public health) maka hal tersebut divonis sebagai pendidikan tidak in-line atau tidak sejalur dengan profesi bidan sehingga terancam tidak diakui dalam profesi yang telah sedemikian lama membesarkan dan dibesarkan oleh para bidan ini. Padahal kita tahu bahwa selama ini bidan banyak bekerja di komunitas.


 

(Buat para sahabat di BEMJ Kebidanan yang sedang merencanakan seminar nasional, AYO,.. DUKUNG PENCAPAIAN MDGs!! Waktu kita 6 tahun lagi…)